Komunitas Pedaran Naskah Kuno (PENAKU)

Penulis: Admin Komunitas PENAKU

Di tengah tantangan modern yang mengancam kelestarian budaya, Indonesia terus memperkuat upaya pelestarian warisan intelektualnya. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno, yang ditetapkan pada 31 Desember 2024 oleh Kepala Perpustakaan Nasional, menjadi langkah penting dalam menjaga dokumen-dokumen berharga ini. Naskah kuno, didefinisikan sebagai tulisan tangan berumur minimal 50 tahun dengan nilai sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan, dianggap sebagai pondasi peradaban bangsa. Peraturan ini menggantikan aturan lama tahun 2014, menyesuaikan dengan kebutuhan terkini untuk mencegah kepunahan naskah dan memotivasi masyarakat dalam penyimpanan serta penyebarluasannya.

Peraturan ini lahir dari pengakuan bahwa naskah kuno bukan hanya artefak masa lalu, melainkan sumber inspirasi bagi generasi sekarang dan mendatang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan regulasi terkait, penyelenggaraannya ditangani oleh Perpustakaan Nasional melalui unit pengelolaan naskah kuno. Dibentuk tim khusus yang terdiri dari pengarah (Kepala Perpustakaan Nasional), penanggung jawab (pejabat tinggi madya), ketua (pejabat tinggi pratama), sekretaris, dan anggota dari pustakawan, filolog, serta konservator. Tim ini bertugas memeriksa administrasi, verifikasi data, publikasi, dan seleksi untuk penghargaan, memastikan proses transparan dan profesional.

Fokus utama peraturan adalah pendaftaran naskah kuno, yang dapat diajukan oleh pemohon seperti perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, atau swasta—bahkan melalui kuasa dengan format surat resmi. Kriteria pendaftaran ketat: naskah harus tulisan tangan asli, berumur di atas 50 tahun, bernilai tinggi, tidak diperjualbelikan, dan bebas sengketa. Data yang diperlukan mencakup identitas pemilik dan detail naskah, seperti judul, bahasa, bahan, ukuran, dan kondisi. Prosesnya berjenjang: mulai dari pengusulan (langsung atau online melalui situs resmi), pemeriksaan administrasi untuk kelengkapan, verifikasi kebenaran data oleh tim (termasuk kunjungan lapangan jika perlu), hingga pencatatan dengan pemberian Nomor Registrasi Nasional unik. Verifikasi meliputi pemeriksaan fisik, identitas, dan kepemilikan, dengan hasil berupa sertifikat resmi yang diterbitkan dalam waktu maksimal 50 hari kerja.

Tak berhenti di pendaftaran, peraturan ini juga mengatur penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi pihak yang berjasa dalam pelestarian. Penghargaan diberikan secara nasional, dengan kategori seperti individu, lembaga, atau kelompok yang telah menyimpan, merawat, dan menyebarluaskan naskah. Prosesnya mencakup pendaftaran usulan, verifikasi oleh tim, penilaian oleh juri independen berdasarkan kriteria seperti kontribusi, inovasi, dan dampak sosial, hingga penetapan pemenang oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Penghargaan bisa berupa sertifikat, plakat, atau insentif lain, dengan pengumuman tahunan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sistem informasi terintegrasi digunakan untuk mempublikasikan data naskah terdaftar, memfasilitasi akses publik dan kolaborasi antarlembaga.

Pendanaan peraturan ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya, memastikan keberlanjutan program. Selain itu, ada ketentuan tentang pembinaan, seperti sosialisasi, pelatihan, dan monitoring, serta integrasi dengan sistem informasi untuk efisiensi. Peraturan ini juga menekankan peran daerah, dengan perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra dalam pendataan dan verifikasi awal.

Secara keseluruhan, Peraturan Nomor 16 Tahun 2024 ini bukan hanya kerangka hukum, melainkan katalisator untuk membangkitkan kesadaran kolektif tentang pentingnya naskah kuno. Di era digital, di mana alih media menjadi kunci aksesibilitas, aturan ini memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, mencegah hilangnya pengetahuan berharga akibat kelalaian atau bencana. Dengan implementasi yang kuat, Indonesia bisa menjadi pemimpin regional dalam pelestarian dokumenter, menginspirasi generasi muda untuk menghargai akar sejarah mereka.

Penulis: Admin Komunitas PENAKU

Di tengah arus modernisasi yang pesat, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang melimpah terus berupaya menjaga akar sejarahnya. Salah satu bentuk upaya tersebut tercermin dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno, yang ditetapkan pada 3 September 2024 oleh Plt. Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz. Peraturan ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan komitmen nasional untuk melindungi naskah-naskah kuno—dokumen tulisan tangan berumur minimal 50 tahun yang menyimpan nilai kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Seperti yang diungkapkan dalam pertimbangan peraturan, naskah kuno adalah karya intelektual yang menjadi pondasi peradaban bangsa, dan tanpa pelestarian yang sistematis, mereka rentan terhadap kerusakan atau bahkan kepunahan.

Peraturan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memberikan landasan hukum yang kuat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta peraturan pemerintah terkait lainnya. Di dalamnya, pelestarian didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk menyelamatkan dan memperpanjang usia naskah melalui pendataan, pemetaan, konservasi, restorasi, dan alih media. Pendekatan ini dilakukan secara berjenjang, melibatkan Perpustakaan Nasional sebagai koordinator utama, Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana di daerah, serta pemilik naskah kuno yang bertanggung jawab atas koleksi pribadinya. Pemilik bahkan bisa meminta pendampingan dari perpustakaan terkait, menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Tahapan pelestarian dimulai dari pendataan, di mana tim khusus menghimpun data kerusakan naskah, mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan (dari baik hingga berat), serta memverifikasi kebenaran data. Selanjutnya, pemetaan menentukan lokasi dan pemilik naskah prioritas. Konservasi dan restorasi menjadi inti fisik pelestarian: konservasi mencakup pemeliharaan lingkungan penyimpanan (seperti pengendalian suhu dan kelembaban), perawatan rutin (pembersihan debu dan pencegahan biota), serta perbaikan (dari praperbaikan hingga penjilidan ulang). Restorasi, di sisi lain, bertujuan mengembalikan kondisi asli dengan prinsip minimalis dan reversibel, seperti mengisi tulisan hilang atau memperbaiki jilidan. Tingkat kerusakan menentukan siapa yang menangani—kabupaten/kota untuk kerusakan ringan, provinsi untuk sedang, dan nasional untuk berat.

Tak kalah penting, alih media mengubah naskah fisik menjadi format digital untuk aksesibilitas lebih luas. Proses ini meliputi pemindaian, penyuntingan, dan pembuatan empat salinan digital yang diserahkan ke perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta pemilik. Jika pemilik telah melakukan alih media dengan pihak lain, salinan tetap wajib diserahkan. Peraturan juga menekankan mitigasi bencana, mulai dari sosialisasi prabencana hingga perbaikan pascabencana, untuk mencegah kehilangan akibat banjir, gempa, atau kebakaran.

Untuk mendukung penyelenggaraan, peraturan mengatur penyediaan sarana prasarana seperti alat konservasi dan ruang khusus, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta pembinaan melalui seminar, monitoring, dan bantuan peralatan. Sistem informasi pelestarian naskah kuno dikembangkan secara terintegrasi, dengan pemutakhiran data berkala oleh semua tingkat perpustakaan. Koordinasi dan kerja sama dengan pemilik naskah diwujudkan melalui perjanjian, termasuk tukar menukar data digital dan pemanfaatan sumber daya.

Pelaporan kegiatan dilakukan tahunan: kabupaten/kota ke provinsi, dan provinsi ke nasional. Naskah yang telah dialih media dapat didayagunakan untuk masyarakat, meskipun pemilik berhak menolak. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya, memastikan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, peraturan ini bukan hanya aturan birokratis, melainkan langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa. Di era digital saat ini, pelestarian naskah kuno seperti ini memastikan generasi mendatang tetap terhubung dengan akar budaya mereka, mencegah hilangnya pengetahuan berharga yang telah bertahan ratusan tahun. Dengan implementasi yang baik, Indonesia bisa menjadi teladan dalam pelestarian warisan dunia.